Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, masyarakat Jawa Barat mendapatkan kabar gembira dari pemerintah daerah. Pemda Jabar resmi membebaskan denda serta tunggakan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk keringanan bagi warganya. Kebijakan ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai langkah progresif untuk meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini mengalami kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Informasi terkait kebijakan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi @bapenda.jabar. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa pemilik kendaraan cukup membayar pajak tahunan yang sedang berjalan, sementara denda dan tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya akan dihapus. Program pemutihan ini menjadi hadiah istimewa bagi warga Jawa Barat yang selama ini terkendala dalam melunasi pajak kendaraan mereka. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemilik kendaraan dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa beban tambahan akibat denda yang terus menumpuk.
Kebijakan ini berlaku mulai 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025, memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak ini. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan semakin banyak warga yang dapat memenuhi kewajibannya, sehingga administrasi kendaraan mereka menjadi lebih tertib. Selain itu, program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor, diharapkan dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Jawa Barat, termasuk infrastruktur jalan, fasilitas publik, dan layanan transportasi yang lebih baik.
Selain itu, Pemda Jabar juga akan memperkuat sosialisasi terkait program pemutihan pajak ini agar seluruh masyarakat dapat memahami mekanisme serta manfaat yang bisa mereka peroleh. Pemerintah akan menggandeng berbagai pihak, termasuk media massa dan platform digital, untuk menyebarluaskan informasi ini secara luas. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) juga akan membuka layanan konsultasi dan bantuan di berbagai titik strategis agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait syarat dan prosedur pemutihan pajak ini.
Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan program ini sebelum batas waktu yang ditentukan. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pemilik kendaraan untuk menunda pembayaran pajak. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu, sehingga ke depannya tidak ada lagi akumulasi denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
